Ketika Kemacetan Menjadi Rutinitas Baru

Dipublikasikan pada 8/25/2015 09:18:00 PM oleh Riza Miftah Muharram 0 Comments


Macet Jakarta. Ruas jalan arah ke Tugu Pancoran dari Semanggi. Kredit: Okezone
Uwuwu

Ada beberapa hal yang (mungkin) terbesit di benak kita ketika mendengar kata "Jakarta". Pertama, Jakarta adalah Ibu kota. Kedua, Jakarta adalah kota besar. Dan ketiga, macet! Macet seolah sudah mendarah daging bagi penduduk Jakarta, semacam rutinitas baru.

Pagi-pagi buta bangun dari tidur, padahal adzan Subuh pun belum berkumandang, memersiapkan semuanya untuk berangkat kerja, berharap tidak kena macet. Apa daya, ratusan ribu penduduk Jakarta lainnya memikirkan dan melakukan hal yang sama tadi, semua bermacet ria di jalan-jalan Jakarta. Sepertinya, hampir setiap sudut di Jakarta sudah terkena demam macet.

Kemacetan di Jakarta sepertinya bukan berasal dari semakin banyaknya penduduk Jakarta yang memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Mereka, kamu, kita semua, bebas memiliki kendaraan pribadi. Jadi, apa sebabnya?

Seharusnya sudah bisa ditebak; semakin banyak kendaraan, tetapi ruas jalan Jakarta segitu-segitu saja, alias tidak bertambah lebar untuk menampung seluruh kendaraan. Terlebih lagi, pengendara-pengendara kendaraan pribadi (dan banyak juga pengendara kendaraan umum) yang masih saja tidak disiplin dalam berkendara.

Kita pasti pernah melihat pengendara yang terobos lampu merah, masuk jalur TransJakarta, melawan arus, dan ketidak disiplinan yang lainnya tiap pagi atau sore hari, tepatnya di rush-hour. Tidak bisa dipungkiri, ruas jalan mesti ditambah!

Sejauh ini, keberadaan polisi lalu lintas di Jakarta sudah cukup baik. Setidaknya bapak-bapak polisi lalu lintas ini mau membantu melancarkan arus lalu lintas. Di daerah perempatan Matraman misalnya, saya sering melihat pak polisi lalu lintas di setiap sudut perempatan. Tapi saya pribadi yakin, kepolisian lalu lintas di Jakarta cukup bingung mengatasi masalah kemacetan ini.

Sebenarnya kepolisian lalu lintas di Jakarta bisa bekerja sama dengan pemprov DKI untuk membuat peraturan daerah (perda). Tapi, perda apa yang semestinya diteken?

Dalam analisis saya, setelah semua cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta sudah dilakukan, seperti 3 in 1, ganjil-genap, plat non-B dilarang masuk Jakarta serta jalan berbayar, seluruh cara tersebut masih belum membuahkan hasil yang cemerlang. Macet masih menjadi rutinitas.

Sekarang mari dilirik, kenapa makin banyak kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi menawarkan kenyamanan. Tetapi di balik kenyamanan tersebut, ada beban (walau sebagian orang menganggapnya bukan beban) tarif parkir. Nah, perda yang semestinya bisa dibuat adalah perda tarif parkir!

Pemprov DKI Jakarta bisa merancang perda tarif parkir bagi seluruh kendaraan di Jakarta. Perda ini berlaku untuk seluruh lokasi parkir seperti di mall, sekolah, kampus, kantor, restauran, pemerintahan, pinggir jalan, bawah pohon, lahan kosong, hingga lapangan yang dijadikan tempat parkir liar.

Parkir liar ini mesti dikelola, biar seluruhnya menerapkan tarif parkir yang sama. Misalnya Rp 25.000/jam untuk mobil dan Rp 20.000/jam untuk motor. Koordinasi juga bisa dilakukan oleh pemprov DKI dengan kepolisian lalu lintas untuk mensterilkan bahu jalan yang dijadikan lahan parkir liar.

Pelaksanaannya juga mudah. Tinggal dibuat aturan perizinan usaha parkir, buat yang di lahan milik swasta. Yang di bahu jalan dan lahan milik pemerintah, ya harus dikelola. Jadi semuanya harus terdaftar. Tidak boleh liar! Setelah itu tinggal dicek tiap harinya, terutama pas hari kerja berapa kendaraan yang parkir, lamanya berapa, jenisnya apa lalu ditabulasi dan diperkirakan per bulannya berapa yang bisa dikumpulkan. Tinggal dihitung berapa bagian pemda dan berapa bagian pengelola. Selain mudah dan murah ternyata juga menghasilkan uang!

Tapi, efektif kah? Oke, kita hitung saja. Pegawai kantoran paling tidak minimal 8 jam parkirnya. Jadi mobil sehari habis 8 x 25 ribu = Rp 200.000,- dan sepeda motor 8 x 20 ribu = Rp 160.000,-!

Pikiran orang pasti, "Wah iya, mending naik taksi!" Ya sudah, silakan naik taksi!

"Tapi saya sopir mobil boks atau truk. Mosok parkirnya juga semahal itu?" Kalau Anda sopir mobil boks atau truk, atau kendaraan pengantar lainnya, berapa lama sih parkirnya? Ada dua jam? Ngapain juga parkir lama-lama di Jakarta? Bukankah lebih menguntungkan kalau kendaraannya Anda jalan terus. Mengantar barang ke mana-mana.

"Saya rakyat kecil, mas. Punyanya cuma sepeda motor. 160 rebu sehari, sebulan habis gaji saya buat bayar parkir!" Ya naik kendaraan umum saja. Mari kita dukung pemerintah DKI menyelenggarakan transportasi yang nyaman, aman dan murah. Mari kita awasi pelaksanaan dan penyelenggaraan TransJakarta, monorel, mikrolet, bis kota dan lain-lain. Mari kita bikin standar yang tinggi untuk transportasi massal. Baik spesifikasinya, keamanannya, maupun kualitas produknya.

Tinggal berani atau tidaknya.

Sekian.

0 komentar:

Punya pendapat tentang tulisan di atas? Beri komentar Kamu di bawah ini.